Paser Menuju Transformasi: Studi Tiru ke Tabanan, Bukti Komitmen Tingkatkan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi
NEWS SINGASANA– Akhir pekan lalu menjadi momen penting bagi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Kalimantan Timur. Dipimpin langsung oleh Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, sejumlah unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, melakukan kunjungan kerja sekaligus studi tiru ke Kabupaten Tabanan, Bali. Agenda ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah misi strategis untuk menimba ilmu langsung dari salah satu daerah terbaik di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Kunjungan yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini menegaskan komitmen Pemkab Paser untuk membangun kolaborasi yang solid antarlembaga. Tujuan utamanya adalah mempelajari resep sukses Pemkab Tabanan dalam menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif, transparan, dan berintegritas, yang pada akhirnya melahirkan berbagai prestasi dan kemajuan daerah yang konkret.
Mengapa Tabanan? Segudang Prestasi yang Bicara
Lantas, apa yang membuat Tabanan begitu istimewa hingga menjadi destinasi studi tiru daerah dari seberang pulau? Hendra Wahyudi, Ketua DPRD Paser dari PKB, menjelaskan bahwa pilihan ini dilandasi oleh catatan prestasi Tabanan yang gemilang.
Pertama dan paling utama adalah komitmen anti-korupsi yang tidak main-main. Pada tahun 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Tabanan mencetak angka yang fantastis, yaitu 97,97%. Angka ini bukan sekadar persentase, melainkan bukti nyata bahwa sistem birokrasi di Tabanan telah memenuhi standar tinggi dalam transformasi dan pencegahan praktik korupsi. MCP adalah alat ukur yang menguji seberapa kuat sistem pencegahan korupsi diinternalisasi dalam setiap proses layanan dan kebijakan daerah.
“Ini bukti Pemkab Tabanan memenuhi standar tinggi dalam transformasi dan pencegahan praktik korupsi,” tegas Hendra Wahyudi saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Bawaslu Tabanan Gelar Kaderisasi Pengawal Demokrasi Pasca-Pemilu 2024
Kedua, Tabanan konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan menjadi yang terbaik se-Provinsi Bali. Opini ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerahnya dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, di luar urusan tata kelola, Tabanan juga dikenal sebagai lumbung padi Bali. Prestasi ini membuktikan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan berjalan beriringan dengan kemajuan di sektor-sektor riil lainnya, seperti ketahanan pangan.
Belajar Kolaborasi: Kunci Sukses Tabanan
Fokus kunjungan ini adalah mempelajari sinergi dan model komunikasi antara Pemkab Tabanan dengan Forkopimda setempat. Kolaborasi yang erat inilah yang diduga kuat menjadi motor penggerak semua keberhasilan tersebut. Dalam pemerintahan, harmonisasi antara Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), dan unsur Forkopimda lainnya (seperti Kepolisian dan Kejaksaan) sangat vital untuk menciptakan stabilitas dan percepatan pembangunan.
Paser ingin mencontoh bagaimana Tabanan membangun mekanisme koordinasi yang efektif, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lancar, tanpa hambatan birokrasi yang berbelit, dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak diinginkan.
