Pemkab Tabanan dan Kemenkumham Bali Perpanjang Nota Kesepakatan: Sinergi Baru untuk Penguatan Hukum dan Pelayanan Publik
NEWS SINGASANA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan daerah berbasis hukum yang tertib dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan antara Pemkab Tabanan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., dan Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmala, beserta jajaran pejabat terkait dari kedua belah pihak. Perpanjangan nota kesepakatan ini menjadi tindak lanjut atas kerja sama sebelumnya yang telah berakhir, sekaligus bukti nyata keberlanjutan hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam mendukung pembangunan hukum di Bali, khususnya Tabanan.
Komitmen Tabanan: Hukum untuk Rakyat hingga Tingkat Desa
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa keberadaan Kemenkumham Bali memiliki peran strategis dalam menopang program pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang baik harus selalu berjalan seiring dengan penguatan regulasi dan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Tabanan Turunkan Target Pendapatan APBD 2025
“Apa yang kita lakukan hari ini sangat penting. Kami di Tabanan tentu tidak terlepas dari kekurangan, sehingga butuh arahan, bimbingan, dan penguatan di bidang hukum. Saya apresiasi sinergi ini, agar ke depan kita bisa berkolaborasi lebih jauh. Misalnya, di Mall Pelayanan Publik, bisa kita titipkan ruang khusus untuk penyuluhan hukum bersama masyarakat,” ujar Sanjaya.
“Kami ingin setiap kebijakan dan program pembangunan bisa menyentuh langsung masyarakat di akar rumput. Sinergi dengan Kemenkumham tentu sangat penting, agar dalam setiap langkah pembangunan, masyarakat juga semakin sadar hukum dan terlindungi hak-haknya,” tambahnya.
Selain itu, bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) juga mendapat perhatian khusus.
Sinergi Hukum untuk Pembangunan yang Lebih Transparan dan Berkelanjutan
Perpanjangan nota kesepakatan ini menjadi simbol penting dalam mewujudkan Tabanan sebagai daerah yang tertib hukum, transparan, dan berkelanjutan. Kolaborasi Pemkab Tabanan dan Kemenkumham Bali diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan publik, tetapi juga mendekatkan akses layanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
